FORTAPI -- Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) menuntaskan berkas verifikasi Kemenkum HAM setelah dua bulan lamanya. Berkas 34 pengurus provinsi rampung. (baca)
Berkas verifikasi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang terakhir masuk ke kantor DPN Gelora Indonesia pada Sabtu (29/2/2020) di Jakarta. Berkas itu dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Sulawesi Utara, Papua dan penutup DPW Partai Gelora Papua Barat.
"Alhamdulillah ini pencapaian yang luar biasa dalam tahap ini, dari 34 DPW se-Indonesia semua rampung. Tadi malam ada tiga yang bersamaan ke kantor DPN Partai Gelora dan ditutup Partai Gelora Papua Barat," ungkap Ketum Partai Gelora Indonesia Anis Matta, Minggu (1/3/2020).
Atas capaian tersebut, Anis Matta yang juga mantan Presiden PKS, itu semakin yakin partai Gelora akan besar dan membawa perubahan besar untuk republik ini.
"Ini membuat saya semakin yakin bahwa mesin partai Gelora di wilayah betul-betul bekerja dengan baik," ujar Anis Matta.
Ketua DPW Partai Gelora Papua, Yamin Moch usai menyerahkan berkas tersebut mengaku Partai Gelora di Papua disambut baik oleh masyarakat.
"Meskipun partai baru , partai Gelora mendapat sambutan yang antusias oleh masyarakat Papua, kami sangat terbuka, pimpinan dan pengurus kami banyak tokoh adat papua," papar Yamin.
1 Komentar
Bismillah..
BalasHapusAssalamualaikum WrWb.
Dalam hal ini sebenarnya saya tidak setuju dengan jumlah partai yang sebanyak seperti sekarang ini, ibaratnya seolah-olah pemerintah berat dan dampak positif dari pendidikan politik terhadap rakyat masih bilang minim 'nihil'.
Soal beban pemerintah dengan kondisi jumlah partai sebanyak itu, korupsi juga 'bartambah banyak'. Jadi, yang seharus partai sebanyak bukannya mengeroyok ikut dalam pengawasan TIPIKOR malah banyak pula politikus-poliyikusbterjerat kasus korupsi, disinilah yang saya maksud dengan kata 'Pemerintah Berat'. Berikutnya semakin banyak partai seolah partai-partai seperti angency ( kalau di perusahan seperti 'PJTKI' ), hal ini yang katakan tersebut diatas bahwa makin banyak partai makin tak mendidik dalam hal memberikan Pendidikan Politik terhadap rakyat yang mana notabene negara dan bangsa ini baru memasuki dua dekade alam asas demokrasi yang mana ini pula sangat penting sekali untuk hal pendidikan politik sehingga rakyat bener² melek politik.
Mungkin masih kurang lengkap artikel verifikasi dari saya.
Sekian saja verifikasi dari saya
Ttd : Khadori Jakarta 11460