Dalam seminggu belakangan Taliban menjadi pemerintahan de facto di Afghanistan usai pemerintah kolaps dengan larinya Ashraf Ghani.
Meski Ghani tidak menyebut akan mengundurkan diri, dari Dubai melalui Facebook mengakui Taliban sudah menang dan harus bekerja untuk rakyat.
Namun Wapres I Amarullah Saleh yang juga lari ke Tajikistan dan akhirnya memgaku berada di Panjshir mengklaim sebagai presiden caretaker.
Di media sosial Saleh sudah melakukan kampanye resistensi anti-Taliban.
Di Indonesia beberapa partai politik mulai menanggapi perkembangan politik di Afghanistan yang dimulai dari momen era KTT Damai Taliban dengan AS era Trump tersebut.
PPP bersikap bahwa pemerintah Indonesia harus segera membuka komunikasi kemungkinan dijalinnya hubungan diplomasi. (Baca di sini).
Sementara itu PKB melalui Muhaimin Iskandar mengharap pemerintah tidak tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban.
PKS berharap pihak Indonesia tidak apriori dengan pemerintahan Taliban.
Walau begitu belum ada ucapan selamat dari parpol di Indonesia sebagaimana dilakukan oleh Partai Patriot dari Turki, walau secara individu politikus di PBB, Gelora dan lain sebagainya ikut mengomentari perkembangan Afghanistan.
Berbagai negara juga sudah mulai membuka potensi pemberian pengakuan seperti Rusia, Tiongkok dan lain sebagainya.
Sementara itu, Pakistan yang pernah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan kini memilih akan memberi pengakuan secara kolektif bersama negara lainnya.
Uniknya sejumlah pejabat di Uni Eropa dan AS sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Taliban khususnya berkaitan dengan proses evakuasi warga.
0 Komentar